Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN) — sebuah lembaga super-body baru yang didesain untuk menguatkan sistem perpajakan dan penerimaan negara
Belakang Latar BOPN
Dokumen internal “Operasionalisasi Program Hasil Terbaik Cepat” mengungkap bahwa lembaga ini akan memisahkan fungsi pemungutan pajak dan bea cukai dari Kementerian Keuangan, sehingga lebih efisien dan transparan
Rancangannya juga mencakup pengimplementasian teknologi digital canggih, seperti AI dan blockchain, guna meningkatkan kepatuhan hingga menekan penghindaran pajak
Struktur Organisasi Royal & Pengawasan Ketat
Struktur BOPN ini dirancang unik dan multilapis:
Kepala BOPN langsung berada di bawah Presiden.
Dewan Pengawas terdiri dari pejabat tinggi negara seperti Menko Perekonomian, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala PPATK, serta empat ahli independen
Enam deputi teknis menangani perencanaan, pengawasan pajak, PNBP, kepabeanan, penegakan hukum, dan intelijen.
Juga terdapat unit Pusat Data Sains & Informasi serta Pusat Riset & Pelatihan
Tujuan & Agenda Awal BOPN
Mempercepat reformasi penerimaan negara—terutama dalam 100 hari pertama kerja Kepala BOPN.
Konsolidasi data pajak & kepabeanan nasional.
Pengamanan penerimaan tahun fiskal melalui reformasi PPh dan PPN
Menjadikannya “shock absorber” keuangan negara untuk mengurangi anggaran berbasis utang
Respons & Tantangan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa pembentukan lembaga baru ini harus hati-hati, karena dapat menambah kompleksitas perbendaharaan dan pembiayaan negara
Edi Slamet Irianto, mantan Dewan Pakar TKN, menyatakan Menkeu sempat menolak pembentukan BOPN karena memandang potensi lembaga ini dapat “mengganggu” otoritas fiskal Kemenkeu
Daftar Lembaga Baru Lainnya
Menurut berbagai sumber, selain BOPN, Prabowo Subianto juga akan membentuk lembaga baru lainnya, antara lain:
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) – super-holding negara di sektor investasi strategis
Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon – fokus pada ekonomi hijau
Kemungkinan lembaga terkait pangan/Bulog .
Kesimpulan
Rencana pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara menjadi salah satu langkah strategis dari pemerintahan Prabowo untuk mereformasi sistem penerimaan negara secara digital, efisien, dan terkonsolidasi. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk persepsi dari Kemenkeu soal struktur kelembagaan dan tata kelola fiskal.
Selain itu, munculnya lembaga-lini baru lainnya seperti Danantara dan badan iklim menunjukkan arah pemerintah yang ingin memperluas reformasi struktural di berbagai sektor. Ke depannya, penuntasan legislasi dan respons DPR akan sangat menentukan nasib lembaga-lembaga ini di era pemerintahan Presiden Prabowo.
