Said Abdullah Juga Mundur Sebagai Ketua DPD PDIP Jatim: Sesuai Anggaran Dasar Partai

“Proses pemberhentian para Ketua DPD adalah mekanisme yang memang telah diatur oleh AD dan Peraturan Partai. Karena normanya begitu, maka hal itu harus dilaksanakan oleh Ketua Umum dan DPP Partai,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/8/2025).

BACA JUGA : PDIP Luruskan Isu Bambang Pacul Dicopot dari Ketua DPD Jateng

Menurutnya, aturan larangan rangkap jabatan dibuat agar struktur partai di tiap tingkatan lebih fokus menjalankan konsolidasi dan pengembangan partai.

“Anggota atau kader partai yang ditetapkan menjadi pengurus DPP tidak boleh merangkap jabatan struktural di atas maupun di bawahnya, dan secara otomatis dianggap mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya, kecuali Ketua Umum menentukan lain,” tutur Said membacakan Anggaran Dasar PDIP dan Peraturan Partai PDIP Nomor 1 Tahun 2025.

Said menjelaskan, pasca Kongres VI PDIP di Bali, Megawati telah menetapkan struktur kepengurusan DPP periode 2025–2030, termasuk menunjuk dirinya, Bambang Wuryanto, Olly Dondokambey, dan Esti Wijayanti sebagai pengurus pusat.

Keempatnya saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPD di beberapa provinsi, sehingga otomatis harus melepas jabatan daerah.

“Atas ketentuan tersebut, saya telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Ketua DPD Jawa Timur serta patuh dan loyal terhadap keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan,” kata Said.

Ia juga memastikan proses penetapan pengurus baru akan dilakukan melalui Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) di seluruh Indonesia.

“Saya berharap penjelasan ini menjernihkan informasi kurang tepat yang telah bergulir di berbagai media,” tutupnya.

Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, menyebut, pergantian Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dari Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, merupakan bagian dari konsolidasi partai. Hal ini sekaligus membantah informasi yang menyebut Pacul dicopot dari jabatannya.

“Kan, ada yang bilang Mas Pacul dicopot, itu nggak benar. Itu konsolidasi biasa saja, jadi jangan diputar-putar,” ujar Komarudin dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

Ketua Bidang Kehormatan Partai itu menegaskan, setelah Kongres VI di Bali pada awal Agustus 2025 lalu, DPP diminta oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk fokus pada konsolidasi.

Konsolidasi dimaksud ialah konsolidasi organisasi untuk pembentukan DPD, DPC, ranting hingga anak ranting seluruh Indonesia.

Atas dasar itu, Kongres VI telah memutuskan dalam AD/ART Partai bahwa pengurus DPP periode 2025–2030 tidak lagi boleh merangkap jabatan, baik ke struktur atas maupun ke bawah. Ketentuan ini berlaku bagi siapa pun tanpa terkecuali.

“Itu dasarnya, dasar organisasinya, putusannya. Kemudian pemberlakuan kepada siapa? Ya kepada seluruh teman-teman yang sekarang merangkap jabatan supaya fokus dalam konsolidasi organisasi ke depan,” tegas Komarudin.

Diketahui kini memimpin pemenangan Pemilu 2029. Dalam struktur DPP PDI-P periode 2025-2030, Pacul menjabat sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif.

“Kalimat copot itu tidak pas, kecuali sudah tidak di pengurus Partai lagi kenyataannya Ibu ketua Umum masih percayakan Sebagai ketua DPP bidang Pemenangan Legeslatif,” ujarnya sekali lagi.

Komarudin menjelaskan, selain Pacul, ada sejumlah kader lain yang juga dipercaya menjadi pengurus pusat sehingga harus melepas jabatannya sebagai Ketua DPD di daerahnya.

Misalnya, Ketua Bidang Sumber Daya Said Abdullah yang sebelumnya menjabat Ketua DPD Jawa Timur, Bendahara Umum Olly Dondokambey yang sebelumnya Ketua DPD Sulawesi Utara, serta Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga MY Esti Wijayanti yang sebelumnya Ketua DPD Bengkulu.

“Jadi sudah ada instruksi keluar, cuman kan yang muncul ya Mas Pacul yang dibesar-besarkan di media seolah-olah mau adu domba orang partai, kan, nggak benar. Yang tahu partai ini, kan, kami sendiri, di dalam yang tahu. Dan kami tahu bagaimana partai, masa depan partai ini, kan, PDI Perjuangan sendirilah yang tahu, terutama Ketua Umum,” ucapnya.