Jakarta – Seluruh DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi menarik dukungan terhadap Plt Ketua Umum Muhammad Mardiono serta menolak pencalonan kembali dirinya dalam Muktamar mendatang.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan di Tanjungpinang, para pengurus DPC bersama jajaran harian DPW PPP Kepri juga menyatakan mosi tidak percaya terhadap hasil Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) yang digelar di Batam pada Mei lalu.
Andi menyampaikan bahwa seluruh DPC se-Kepri memberi tenggat waktu tujuh hari kepada DPP PPP untuk merespons pernyataan tersebut. Bila tidak ditanggapi, mereka menyatakan siap menempuh jalur hukum administratif sesuai mekanisme internal partai.
Lebih jauh, para pengurus juga mendorong hadirnya figur baru yang memiliki integritas, kapabilitas, serta visi membangkitkan kembali kejayaan PPP pada Pemilu 2029.
Terkait pelaksanaan Muswilub, Andi menilai proses tersebut menyisakan banyak persoalan.
“Ada mekanisme dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi yang seharusnya dijalankan. Namun pelaksanaan Muswilub tidak kolektif-kolegial, dan tidak dirapatkan terlebih dahulu di internal pengurus harian. Seolah partai ini milik segelintir orang,” tegasnya.
Bendahara DPW PPP Kepri, Effy Yusuf, turut mengkritisi pelaksanaan Muswilub yang dinilainya cacat secara moral. Ia menyoroti penunjukan sepihak dalam susunan kepengurusan tanpa komunikasi dengan pihak terkait.
“SK itu seperti main comot nama orang, tanpa dikomunikasikan. Tidak elok,” ujarnya.
Aspirasi Merasa Diabaikan
Kekecewaan juga disampaikan oleh sejumlah Ketua DPC, di antaranya Ketua DPC PPP Lingga, Saparudin; Ketua DPC Natuna, Pang Ali; dan Ketua DPC Bintan, Firdaus. Mereka memprotes keputusan formatur DPP yang tidak mengakomodasi calon ketua yang diusulkan mayoritas formatur dan seluruh DPC, yakni Gaffaruddin Ibrahim.
“Kami 100 persen DPC se-Kepri sepakat mengusulkan Pak Gaffaruddin. Tapi malah disahkan nama lain tanpa alasan jelas. Ini menunjukkan bahwa aspirasi kami diabaikan,” kata Firdaus.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari DPP PPP atas sikap penolakan dari DPW dan DPC se-Kepri tersebut.
