berita-online.id , Politik – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan komitmen DPR untuk terus mendorong sistem pendidikan nasional yang adil, membumi, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan terhadap para guru dalam proses reformasi pendidikan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI bersama Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) dan Ikatan Pendidikan Nusantara (IPN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam pertemuan itu, PGRI mengangkat sejumlah isu yang masih membelit tenaga pendidik, mulai dari ketimpangan dalam rekrutmen ASN PPPK, pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum maksimal, hingga beban administratif yang dinilai menyulitkan.
Sementara IPN menyoroti urgensi penguatan pendidikan karakter, penanaman nilai kebangsaan, serta regulasi yang mendukung lembaga pendidikan berbasis masyarakat.
“Masukan dari PGRI dan IPN sangat berharga. Komisi X berkomitmen untuk mengawalnya dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Guru harus mendapat afirmasi yang layak, dan pendidikan kita harus kembali pada semangat gotong royong dan karakter kebangsaan,” ujar Hetifah, Kamis (17/7/2025).
Ia juga menyatakan dukungan terhadap revisi kebijakan yang dinilai belum berpihak pada guru honorer, serta mendorong penguatan kurikulum yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila.
Lebih lanjut, Hetifah mendorong kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan yang lebih holistik dan berkelanjutan.
Puan Maharani Desak Perbaikan Sistem Pendidikan yang Fokus pada Pemahaman Siswa
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti hasil temuan Komisi X DPR RI terkait masih banyaknya siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di sejumlah daerah yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis secara lancar.
Menanggapi hal tersebut, Puan mendesak adanya pembenahan menyeluruh pada sistem pendidikan nasional agar lebih berorientasi pada kualitas pemahaman siswa, bukan semata pencapaian nilai akademik.
“Jika anak-anak naik kelas tanpa kemampuan membaca yang cukup, kita berisiko membangun masa depan di atas fondasi yang belum memadai,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/7/2025).
Ketua DPP PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa kemampuan literasi dasar merupakan kunci dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.
Ia menekankan bahwa kebijakan pendidikan tidak boleh hanya terfokus pada aspek nilai dan statistik, melainkan harus benar-benar menjamin pemahaman materi oleh peserta didik.
“Pendidikan harus lebih dari sekadar angka. Kita perlu sistem yang tidak hanya mengukur capaian, tetapi juga memastikan kualitas pemahaman siswa,” kata Puan.
