berita-online.id , Politik – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Dukungan Pemda terhadap Program 3 Juta Rumah yang digelar secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Tito menjelaskan pentingnya membedakan antara program strategis nasional dan proyek strategis nasional, meskipun keduanya kerap disingkat dengan istilah yang sama.
“Perlu dipahami secara jelas bahwa proyek strategis nasional mencakup pembangunan infrastruktur besar seperti jalan tol, bendungan, kereta cepat, hingga kawasan ekonomi khusus. Sementara itu, program strategis nasional merupakan program unggulan yang tertuang dalam visi dan misi presiden,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan PSN dapat dikenai sanksi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ada sanksi tegas bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional,” tegas Tito.
Tito Paparkan 12 Program Strategis Nasional Prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5291777/original/054261900_1753191145-WhatsApp_Image_2025-07-22_at_20.20.14.jpeg)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merinci 12 Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program-program tersebut meliputi berbagai sektor penting, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ketahanan pangan dan infrastruktur.
Ke-12 program tersebut adalah: Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Rehabilitasi Sekolah, Cek Kesehatan Gratis, Lumbung Pangan, Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas, Penuntasan Tuberkulosis (TBC), Pembangunan Bendungan dan Irigasi, serta Penanganan Sampah.
Terkait Program 3 Juta Rumah, Tito menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menjalin kerja sama lintas kementerian guna memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kabupaten/kota yang sudah menerbitkan peraturan kepala daerah (Perkada),” ujar Tito. Ia menyebut, sebanyak 507 daerah telah menerbitkan Perkada pembebasan BPHTB dan PBG, namun masih terdapat dua daerah yang belum melaksanakan kebijakan tersebut.
