Amerika Serikat Perkuat Komitmen Investasi di Indonesia

Penandatanganan MoU ini menjadi tonggak baru dalam kerja sama teknis fasilitasi investasi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), yang mencakup forum komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha, promosi peluang investasi, serta penanganan hambatan regulasi dan akses pasar.

Kerja sama tersebut juga meliputi pengembangan materi kebijakan, promosi peluang investasi kepada pelaku usaha AS, fasilitasi dialog antara komunitas bisnis Amerika dengan otoritas Indonesia, serta peningkatan pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik di bidang investasi.

Baca Juga: Surveyor Indonesia Targetkan Pendapatan Rp 2,2 Triliun pada 2025, Incar Masuk 20 Besar Pemain TIC Global

Langkah ini diharapkan tidak hanya mendorong masuknya investasi baru dari Amerika Serikat, tetapi juga memperkuat keberlanjutan investasi yang telah berjalan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa Amerika Serikat merupakan mitra penting bagi Indonesia, baik dalam sektor perdagangan maupun investasi.

“Kolaborasi antara perusahaan-perusahaan AS dan Indonesia akan memainkan peran penting untuk kedua negara. Kami percaya masih banyak potensi yang bisa digali bersama,” kata Rosan dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/8/2025).

Rosan yang juga menjabat sebagai CEO Danantara menambahkan, saat ini pemerintah tidak hanya fokus mendorong masuknya investasi ke dalam negeri, tetapi juga tengah memulai babak baru dengan membuka kapasitas untuk berinvestasi ke luar negeri melalui Danantara.

Amerika Serikat tercatat sebagai salah satu dari lima besar negara asal investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia pada tahun 2024, dengan nilai mencapai USD 3,70 miliar, tumbuh 12,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, dalam laporan realisasi investasi semester I 2025, Amerika Serikat menempati peringkat ke-6 dengan nilai investasi sebesar USD 1,56 miliar.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong reformasi regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah saat ini tengah mengevaluasi hambatan non-tarif, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta sistem kuota, dan telah membentuk Satuan Tugas Deregulasi Investasi yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga.

“Kami bersaing dengan negara-negara tetangga dalam menarik investasi. Karena itu, kami ingin Indonesia dipilih sebagai mitra paling strategis di kawasan. Masukan dari pelaku usaha AS sangat kami perlukan untuk memperbaiki iklim usaha, memperkuat kepastian, serta memastikan investasi jangka panjang bisa tumbuh dan menghasilkan imbal hasil yang sehat,” ujarnya.