AHY: Indonesia Harus Keluar Zona Nyaman untuk Tekan Emisi Karbon

AHY mencatat bahwa penyumbang emisi terbesar berasal dari sektor ketenagalistrikan dengan porsi 43 persen dari total emisi. Disusul sektor transportasi sebesar 25 persen, industri 23 persen, dan sisanya 9 persen berasal dari bangunan, energi pribadi, serta sektor pertanian.

Baca Juga : Presiden Prabowo Minta Pengusaha Konstruksi Tak Tinggalkan UMKM dalam Retret Kadin Indonesia

“Melihat komposisi ini, yang paling tepat adalah menghadirkan kebijakan yang mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil, baik untuk tenaga listrik, transportasi, maupun industri. Ini menjadi pekerjaan rumah kita,” ujarnya dalam acara Indonesia , Sabtu (9/8/2025).

AHY menegaskan perlunya langkah berani untuk menghadapi dilema antara pertumbuhan ekonomi dan keberpihakan terhadap lingkungan.

“Kita harus berinovasi dan memiliki keberanian keluar dari zona nyaman. Meski dilema selalu ada, apakah akan mengejar pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu karena masih banyak rakyat yang perlu dibantu, atau fokus melindungi alam yang tidak bisa ditunda,” katanya.

“Kita tidak bisa menunggu sampai maju dan makmur, tapi perlindungan terhadap bumi harus dilakukan hari ini juga,” tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan bahwa dalam upaya menurunkan emisi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk dukungan dari negara lain.

AHY menyebut pemerintah telah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak di tingkat global. Indonesia dianggap memiliki keunggulan dalam rencana pengurangan emisi karbon secara global.

“Namun, saya katakan tidak adil jika negara berkembang dianggap paling bertanggung jawab saat ini dalam mencegah pemanasan global, padahal dampak yang terjadi merupakan konsekuensi dari aktivitas negara-negara maju yang telah lebih dulu menikmati kemakmuran,” ujarnya.

“Ketika negara berkembang, termasuk Indonesia, berupaya mengejar ketertinggalan, hal itu tidak bisa serta-merta dihentikan. Kita membutuhkan dukungan serta membangun kemitraan dan kerja sama yang baik dengan semua pihak agar komitmen terhadap perubahan iklim benar-benar sejalan,” tegas AHY.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengingatkan bahaya serius akibat krisis iklim yang mengancam puluhan juta masyarakat pesisir Indonesia.

AHY mencatat, bencana alam akibat krisis iklim meningkat hingga 134 persen sejak tahun 2000. Setiap tahun, sekitar 2,4 miliar pekerja terdampak pemanasan global, sementara sekitar 151 juta orang mengalami krisis pangan secara global.

“Di Indonesia, terjadi kenaikan permukaan laut sekitar 0,8 hingga 1,2 sentimeter per tahun. Belum termasuk pembahasan garis pantai, di mana ada sekitar 1.800 kilometer garis pantai yang masuk kategori sangat rentan,” ujar AHY dalam acara Indonesia Connect by Liputan6 di SCTV, Sabtu (2/8/2025).

Ia juga mengingatkan adanya peningkatan suhu antara 0,45 hingga 0,75 derajat Celsius, serta risiko gelombang tinggi yang dapat berdampak langsung pada wilayah pesisir.

AHY menegaskan pentingnya perlindungan terhadap 17 ribu pulau di Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, serta puluhan juta masyarakat pesisir yang paling rentan terdampak krisis iklim.

“Ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Ada puluhan juta masyarakat di pesisir dan pantai yang menghadapi kerentanan besar,” tegasnya.