berita-online.id , Ekonomi – Ketahanan pangan menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, sebagai upaya mendukung tercapainya swasembada pangan.
Dalam rangka mendukung program ini, Badan Bank Tanah meluncurkan program KETAPANG (Ketahanan Pangan). Melalui inisiatif ini, lahan seluas 40.000 m² (4 hektare) di bawah HPL Badan Bank Tanah dimanfaatkan untuk menanam padi, jagung, dan pembuatan demplot. Kegiatan ini melibatkan masyarakat yang menjadi subjek reforma agraria serta dukungan TNI/POLRI.
“Program KETAPANG hadir sebagai dukungan nyata terhadap Nawacita Presiden dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan pembangunan dari pinggiran melalui pemanfaatan tanah negara secara produktif,” kata Team Leader Project Poso, Mahendra Wahyu, dalam keterangan pers, Kamis (14/8/2025).
Mahendra menjelaskan enam tujuan program KETAPANG:
Mengoptimalkan tanah negara menjadi lahan produktif pangan.
Meningkatkan keterlibatan Badan Bank Tanah dan petani dalam ketahanan pangan sebagai bentuk pengabdian.
Mendorong kemandirian pangan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.
Menjadi kolaborasi nasional antara pemerintah dan masyarakat.
Meningkatkan ketahanan pangan nasional secara terencana dan berkelanjutan.
Mendukung instansi pemerintah dalam program kemandirian pangan.
Yunus, salah satu calon subjek reforma agraria dari Desa Kalemago, menyatakan program ini sangat membantu masyarakat. Keterlibatan warga sebagai subjek reforma agraria dalam program KETAPANG diyakini dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dan pengelolaan lahan yang lebih rapi.
“Banyak masyarakat, khususnya petani, sangat terbantu. Masalah manfaat lain bagi masyarakat, kita nanti punya lahan sudah terdata dengan rapi,” ujar Yunus.
BPK Serahkan LHP ke Badan Bank Tanah, Begini Hasilnya
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4715141/original/049354600_1705156875-2ae42fe0-8ad5-4f2e-a7e9-f7ab526bb43b.jpeg)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Badan Bank Tanah. Penyerahan berlangsung di kantor Badan Bank Tanah, Jakarta, secara resmi oleh Dirjen Pemeriksa Keuangan Negara III, Dede Sukarjo, kepada Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, dan disaksikan Anggota III BPK, Akhsanul Khaq.
Parman menyampaikan apresiasi kepada BPK atas dedikasi, ketelitian, dan profesionalisme tim pemeriksa. “Catatan dan rekomendasi yang disampaikan akan segera kami tindaklanjuti dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya dikutip Sabtu (10/5/2025).
Parman menekankan, pemeriksaan ini menjadi kontrol penting dan bermanfaat serta LHP sebagai instrumen pembelajaran konstruktif untuk perbaikan internal berkelanjutan. “Kami percaya sinergi antara Badan Bank Tanah dan BPK akan menjadi fondasi kokoh dalam membangun tata kelola pertanahan nasional yang lebih akuntabel, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” katanya.
Sementara itu, Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, menyebut pemeriksaan ini merupakan yang pertama terkait keseluruhan tugas dan fungsi Badan Bank Tanah.
BPK Apresiasi Perbaikan Tata Kelola Badan Bank Tanah
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4989342/original/015783600_1730641737-0ab56c93-943a-4724-bc00-b9c9ff49d99a.jpeg)
BPK memberikan apresiasi atas komitmen Badan Bank Tanah dalam memperbaiki tata kelola. Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, juga menyampaikan penghargaan atas upaya Badan Bank Tanah menyediakan lahan untuk kepentingan pembangunan nasional, termasuk Bandara VVIP IKN dan jalan tol.
“Badan Bank Tanah telah memperoleh tanah seluas 33.000 hektare dan menyediakan 30 persen dari tanah negara untuk reforma agraria. Meskipun perolehan tahun ini baru 33.000 hektare, saya yakin ke depan dengan kerja sama baik bersama Kementerian ATR/BPN, lebih banyak tanah akan dikelola,” jelas Akhsanul.
Ia menambahkan, “Terima kasih kepada Kepala Badan Bank Tanah serta jajaran yang telah berkoordinasi dengan baik selama tahapan evaluasi, dan kami mohon maaf apabila dalam proses tersebut ada hal-hal yang kurang berkenan di hati pak kepala dan jajaran.”
