Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) terus menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas pengawasan obat demi memastikan keamanan publik dan mencegah praktik suap.
Melalui kegiatan Leaders Dialogue yang digelar pada Senin, 23 Juni 2025, BPOM menyoroti pentingnya integritas sebagai pondasi utama dalam pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan di Indonesia.
Mengusung tema ‘Integritas Dalam Kepemimpinan: Menggerakkan Perubahan Melalui Teladan dan Tindakan’, forum ini menjadi ruang refleksi dan penguatan nilai antikorupsi bagi para pimpinan serta agen perubahan di lingkungan BPOM.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengawasan terhadap komoditas obat dan makanan sangat strategis karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
Di sisi lain, besarnya nilai ekonomi dari sektor ini menjadikannya rawan terhadap penyimpangan, termasuk suap dan gratifikasi.
“BPOM termasuk lembaga negara yang sangat penting. Dampak ekonominya mencapai hampir Rp6.000 triliun setiap tahun dari industri obat dan makanan, baik skala besar maupun UMKM,” ujar Taruna Ikrar, dikutip dari bpom.go.id pada Selasa, 24 Juni 2025.
Kepala BPOM Taruna Ikrar: Jangan Cederai Hati Rakyat
Menurutnya, tingginya kebutuhan sertifikasi dan perizinan dari para pelaku usaha membuat posisi BPOM sangat strategis. Hal ini bisa menimbulkan tekanan dan godaan terhadap integritas pegawai dalam menjalankan tugas pengawasan.
“Kita tahu pelaku usaha menginginkan percepatan perizinan. Semakin tinggi ketergantungan terhadap BPOM, maka semakin besar pula tantangan menjaga integritas. Di tengah gempuran besar ini, kita harus tetap mempertahankan nilai integritas,” tambah Taruna Ikrar.
Dia, menambahkan, BPOM mencatat skor 83,98 dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK tahun lalu. Namun, angka ini tidak cukup jika tidak dibarengi dengan implementasi nyata dalam pekerjaan sehari-hari.
“Jangan cederai hati rakyat dengan tindakan yang tidak semestinya. Semakin tinggi integritas kita, maka semakin terpercaya pula izin edar atau label BPOM yang melekat pada produk obat dan makanan,” lanjutnya.
Acara ini juga menghadirkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI periode 2015—2019, Agus Rahardjo, sebagai narasumber utama.
Dalam paparannya berjudul “Membudayakan Integritas”, Agus menggarisbawahi bahwa akar dari banyak kasus korupsi di Indonesia adalah gratifikasi yang dibiarkan terjadi dan dianggap biasa.
“Gratifikasi itu dekat sekali dengan suap. Kasus korupsi paling banyak di Indonesia adalah suap. Agama juga sudah mengajarkan bahwa diberi sesuatu di luar gaji itu bukan hak kita,” ujarnya.
Poin Penting Membangun Budaya Integritas
Agus memaparkan sembilan poin penting dalam membangun budaya integritas. Salah satunya adalah pentingnya sistem gaji atau remunerasi yang layak bagi pegawai, karena selama kebutuhan dasar belum terpenuhi, praktik korupsi sulit dihindari.
Selain itu, dia juga menekankan pentingnya jumlah pegawai yang efisien, aturan dan kode etik yang jelas, serta sistem pengawasan internal yang berjalan secara optimal. Kepemimpinan yang memberi teladan juga menjadi faktor penting dalam memperkuat integritas organisasi.
Pengalaman Pegawai BPOM di Lapangan
Dialog ini juga menjadi ruang terbuka bagi peserta untuk menyampaikan tantangan nyata dalam menjaga integritas di lapangan.
Salah satunya disampaikan oleh Inspektur I BPOM, Adam P.W.A. Wibowo, yang mengungkapkan dilema etika bagi pegawai BPOM yang berlatar belakang apoteker tapi tidak dapat menjalankan praktik di fasilitas kesehatan karena risiko benturan kepentingan.
Pengalaman lain disampaikan oleh Nesha Sitompul, Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli Pertama, yang pernah menghadapi situasi gratifikasi saat melakukan pengawasan. Menanggapi hal itu, Agus Rahardjo kembali mengingatkan pentingnya efisiensi dan sikap tegas terhadap godaan gratifikasi.
“Jangan sampai tidak efisien menjadi budaya orang timur. Kita harus terus memperbaiki diri, mulai dari sistem hingga perilaku,” ujar Agus.