Kenaikan Pajak Picu Gelombang Protes di Sejumlah Daerah dan Negara

Kemarahaan warga memuncak hingga mereka menggelar aksi unjuk rasa, menuntut Bupati Sudewo mengundurkan diri. Menanggapi tekanan tersebut, Sudewo akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan membatalkan kebijakan kenaikan pajak tersebut.

Baca Juga : Setahun Tragedi Afif Maulana, Keluarga Masih Menanti Keadilan

Tidak hanya di Pati, Pemerintah Kota Cirebon juga berencana menaikkan PBB hingga hampir 1.000 persen. Sementara di Kabupaten Jombang, rencana kenaikan PBB-P2 disebut-sebut mencapai 400 persen.

Aksi protes akibat kenaikan pajak tidak hanya terjadi di Indonesia. Sejumlah negara di Eropa dan Afrika juga pernah mengalami gelombang demonstrasi serupa akibat kebijakan perpajakan.

Kenaikan pajak bahan bakar memicu gelombang protes besar di Prancis yang dikenal dengan sebutan gilets jaunes atau Rompi Kuning. Aksi ini berlangsung selama berminggu-minggu, melanda kota-kota besar dalam tiga akhir pekan berturut-turut, dan mencerminkan kemarahan luas terhadap pemerintah.

Kerusuhan yang disertai kekerasan dan vandalisme ini telah menewaskan empat orang pada tahap awal. Tekanan publik membuat pemerintah Prancis membatalkan rencana kenaikan harga gas dan listrik pada musim dingin, serta menunda penerapan aturan baru uji emisi kendaraan.

Seiring berjalannya waktu, jumlah korban jiwa terus bertambah. Seorang pengendara motor tewas dalam kecelakaan yang terkait aksi Rompi Kuning di Prancis selatan, menambah total korban menjadi 10 orang sejak demonstrasi dimulai pertengahan November. Korban terakhir, pria berusia 36 tahun, meninggal setelah ditabrak truk yang berhenti di dekat lokasi aksi blokade jalan, sebagaimana dilaporkan BFMTV yang dikutip Xinhua, Minggu (23/12/2018).

Sebagian besar korban lainnya meninggal akibat kecelakaan lalu lintas yang dipicu oleh penghalangan jalan selama gelombang protes tersebut berlangsung.

Ribuan warga Kenya turun ke jalan pada 2024 untuk memprotes rencana kenaikan pajak yang dinilai berpotensi memperburuk krisis biaya hidup. Massa berkumpul di sekitar gedung parlemen di Nairobi, ibu kota Kenya, menolak rancangan undang-undang keuangan yang mengusulkan pajak dan pungutan baru, yang diperkirakan akan menaikkan harga kebutuhan pokok.

Rencana kebijakan tersebut diproyeksikan menghasilkan 346,7 miliar shilling (USD 2,7 miliar), setara 1,9 persen dari produk domestik bruto (PDB), dan menurunkan defisit anggaran dari 5,7 persen menjadi 3,3 persen PDB. Gelombang protes tidak hanya terjadi di Nairobi, tetapi juga di kota Mombasa di pesisir Samudra Hindia dan Kisumu di tepi Danau Victoria, yang merupakan basis oposisi.

“Warga Kenya muak dengan kenaikan pajak, terutama langkah-langkah penghematan yang terus menyasar kelompok termiskin,” ujar aktivis keadilan pajak, Stella Agara, kepada Al Jazeera.

Pemerintah kemudian mengumumkan penghapusan pungutan untuk pembelian roti, kepemilikan kendaraan, serta layanan keuangan dan seluler. Namun, Kementerian Keuangan memperingatkan bahwa langkah ini akan memicu kekurangan anggaran sebesar 200 miliar shilling (USD 1,5 miliar) akibat pemotongan anggaran.

Meski demikian, pemerintah tetap memutuskan menaikkan harga bahan bakar dan pajak ekspor, kebijakan yang menurut para kritikus akan semakin membebani masyarakat di tengah inflasi tinggi.

Pada 2015, sejumlah negara di Eropa dilanda krisis utang. Untuk menekan defisit anggaran dan memenuhi tuntutan kreditor internasional, beberapa pemerintah menerapkan kebijakan penghematan ketat serta menaikkan pajak. Langkah ini memicu gelombang protes keras di berbagai negara.

Sejumlah kelompok oposisi menyerukan perlawanan pajak sebagai bentuk penolakan. Aksi ini terjadi di Spanyol, Jerman, Yunani, Italia, Siprus, dan Irlandia. Di Yunani, sebelum kemenangan partai Syriza pada pemilu 2015, mereka telah memprakarsai gerakan perlawanan pajak Have Not, Pay Not yang menargetkan pajak Enfia. Popularitas partai tersebut melonjak karena janji menghapuskan pajak tersebut.

Namun, setelah berkuasa, Syriza tetap menaikkan pajak. Kebijakan ini memicu perlawanan baru, hingga pada 2017 tercatat 40 persen warga Yunani tidak mampu atau tidak mau membayar tagihan utilitas. Beberapa warga bahkan menggunakan perangkat untuk mengganggu meteran listrik atau meminta bantuan aktivis Den Plirono (Gerakan Tidak Mau Bayar) untuk menyambung kembali listrik yang terputus akibat tunggakan.

Aksi serupa muncul di Inggris pada 2022 melalui gerakan Don’t Pay UK sebagai respons terhadap lonjakan tagihan utilitas. Kampanye ini kemudian diikuti Jerman dengan gerakan Wir zahlen nicht, serta gerakan serupa di Lebanon pada 2023.