berita-online.id , Ekonomi – Sejumlah pihak meragukan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 yang dilaporkan sebesar 5,12 persen. Kalangan pengusaha menilai pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka statistik, melainkan juga kondisi nyata di lapangan.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, menyampaikan bahwa penghitungan pertumbuhan ekonomi memang menjadi tanggung jawab pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Namun, bagi para pengusaha, hal itu harus dibarengi dengan pemahaman atas situasi sesungguhnya di lapangan.
Baca Juga : 15 Provinsi Terima Dana Rp261 Miliar dari BPDLH untuk Program REDD
“Jadi kalau kami melihatnya bukan cuma angka tapi bagaimana kondisi di lapangan dan bagaimana kita bisa terus melakukan perbaikan-perbaikan,” kata Shinta saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (8/8/2025).
Shinta menambahkan, pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang ditetapkan pemerintah, tetapi kondisi di lapangan yang dihadapi pengusaha menjadi perhatian utama dan bahan masukan bagi pemerintah.
Menurutnya, penghitungan pertumbuhan ekonomi mencakup investasi, konsumsi rumah tangga, serta belanja pemerintah. Dari sisi pengusaha, terdapat sektor usaha tertentu yang mengalami ekspansi.
“Tergantung sektor dan kondisinya. Pertumbuhan ekonomi terdiri dari beberapa unsur, seperti investasi, konsumsi rumah tangga, dan government spending. Jadi, ada berbagai komponen yang mempengaruhi,” jelasnya.
Daya Beli Masyarakat Masih Melemah, Pemerintah Telah Berikan Insentif
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5309573/original/024297500_1754634743-1000072483__1_.jpg)
Shinta Widjaja Kamdani menilai daya beli masyarakat masih mengalami pelemahan meski pemerintah telah memberikan berbagai insentif sebagai upaya pemulihan ekonomi.
“Kita melihat kondisi di lapangan, memang masih ada pelemahan daya beli yang dirasakan masyarakat. Namun, pemerintah juga sudah menggulirkan insentif-insentif,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan langkah tersebut masih perlu dipantau secara terus-menerus. “Tugas kami adalah terus memberikan masukan terkait apa yang sudah berjalan dan apa yang belum. Angka pertumbuhan ekonomi itu ditetapkan pemerintah berdasarkan data yang ada,” kata Shinta.
Pengusaha Dorong Analisis Lebih Lanjut atas Angka Pertumbuhan Ekonomi yang Diragukan
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, menyatakan kemungkinan adanya analisis lebih mendalam dari para pakar terkait angka pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 yang mendapat keraguan. Meski demikian, ia menegaskan tugas pengusaha adalah mengawal pergerakan ekonomi dalam negeri sekaligus memberikan masukan bagi pemerintah sebagai dasar kebijakan ke depan.
“Buat kami, kami mengawal kondisi di dalam negeri, memantau apakah sudah terjadi perbaikan, dan apa yang masih dibutuhkan,” tegas Shinta.
Keraguan Publik terhadap Angka Pertumbuhan Ekonomi
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2025 sebesar 5,12 persen. Angka ini terlihat sebagai pencapaian positif di tengah tantangan global dan domestik.
Namun, angka tersebut justru memicu keraguan dari publik dan kalangan ahli. Ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai angka tersebut berdiri sendiri dan bertolak belakang dengan proyeksi berbagai lembaga kredibel.
“Rilis angka pertumbuhan PDB sebesar 5,12 persen oleh BPS tidak membawa optimisme, melainkan menjadi sumber kecurigaan massal,” kata Achmad, Kamis (7/8/2025).
Bank Dunia, IMF, dan sejumlah lembaga riset domestik sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 4,7 hingga 4,95 persen. Proyeksi Bank Indonesia menempatkan angka pertumbuhan antara 4,7 hingga 5,1 persen, sehingga angka BPS melampaui batas atas estimasi paling optimistis.
Kondisi ini dianggap tidak sejalan dengan realitas di lapangan, seperti lemahnya konsumsi masyarakat, stagnasi investasi, dan penurunan ekspor.
Achmad menilai perbedaan signifikan antara angka resmi BPS dan proyeksi lembaga-lembaga tersebut menimbulkan pertanyaan besar apakah angka tersebut benar mencerminkan kondisi ekonomi sesungguhnya atau justru berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan terhadap data resmi negara.
