berita-online.id , Politik – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni membantah tudingan yang menyebut tunjangan rumah anggota Dewan salah bentuk nirempati ke rakyat. Menurutnya, banyak anggota DPR yang berempati ke rakyat tetapi tidak diekspos.
“Misalnya kayak gue contoh gitu, di dapil (daerah pemilihan) tiap hari, tiap minggu, tiap bulan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah ada empati kepada masyarakat, bantuan, yang enggak perlu dipublikasikan kebanyakan orang,” kata Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Baca Juga : Peluang Setya Novanto Kembali ke Golkar usai Bebas Bersyarat
Sahroni memastikan uang gaji dan tunjangan besar yang diterima legislator bakal dikembalikan ke rakyat meski tanpa adanya publikasi.
“Uangnya pasti kembali ke masyarakat. Tanpa perlu dikasih tahu ya ini uangnya, uang gajian gue, gue kasih sama kalian. Semua nggak perlu. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri ya diumpetin lah ceritanya,” ujar Sahroni.
Sahroni lantas membandingkan nilai tunjangan rumah dengan ongkos fasilitas atau oerawatan rumah dinas DPR. Ia menyebut, biaya perawatan rumdin sangat tinggi.
“Kalau dikasih fasilitas rumah, itu biayanya akan lebih mungkin 10 kali lipat dari yang dikasih tunjangan kepada anggota DPR, sebanyak Rp50 juta,” pungkas Sahroni.
Gaji Tak Naik, Ini Penjelasan Pimpinan DPR soal Uang Perumahan dan Kenaikan Tunjangan
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut tidak ada kenaikan gaji anggota DPR. Meski demikian, dia mengakui ada komponen tunjangan seperti tunjangan beras dan bensin yang naik sedikit.
“Jadi, kalau dikatakan gaji kami naik jadi Rp100 juta per bulan, kami kira itu keliru dan perlu diluruskan,” kata Adies saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Adies menilai, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merasa kasihan dengan para anggota DPR sehingga mau menambahkan jumlah tunjangan.
“Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR,” ujar dia.
“Jadi dinaikkan dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu,” tambahnya.
Menurut Adies, tunjangan beras naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta. Tunjangan bensin sebelumnya sekitar Rp4 juta sampai Rp5 juta naik menjadi Rp7 juta per bulan.
“Mobilitas daripada kawan-kawan dewan lebih dari itu setiap bulannya,” ujar Adies.
Adies menyebut, jumlah gaji dan tunjangan bersih anggota DPR sekitar Rp69 juta hingga Rp70 juta. Jumlah tersebut masih di luar tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan. Uang itu merupakan bentuk kompensasi dari rumah dinas yang diambil alih oleh negara.
“Jadi, ketika rumah dinas para anggota DPR RI itu dialihfungsikan negara untuk keperluan lain, negara memberikan kompensasi atau tunjangan kepada anggota DPR RI berupa uang senilai Rp50 juta. Uang Rp50 juta itu ditujukan bagi keperluan anggota DPR RI untuk mencari tempat atau hunian baru,” terang dia.
“Yang jelas uang Rp50 juta itu bukan gaji, tapi sebagai pengganti bagi anggota DPR RI untuk mencari hunian baru. Gaji anggota DPR RI sekali lagi tidak mengalami kenaikan selama 15 tahun ini,” sambung Adies.
Gaji Pokok Kecil
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, gaji anggota DPR terbilang kecil jika dibandingkan dengan DPRD provinsi di Jawa dan lembaga negara lainnya.
“Gaji pokok kami tak lebih dari Rp5 juta, adapun take home pay yang kami peroleh sebesar Rp60 juta itu kan digabungkan dengan berbagai tunjangan-tunjangan. Bayangkan dengan gaji dan tunjangan anggota DPRD provinsi di Jawa yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya tinggi, mereka bisa di atas Rp70 jutaan,” tutup Adies.
