Riza Chalid Akan Dipanggil Kejagung, DPR Minta Tak Ada Perlakuan Khusus

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta agar Kejagung tetap bertindak tegas dan tidak memberikan perlakuan khusus kepada siapapun.

“Saya minta Kejagung tetap bertindak tegas dan tidak memberikan perlakuan khusus kepada siapapun, termasuk MRC. Jangan sampai karena dia dianggap punya pengaruh, Kejagung jadi ragu. Kejagung adalah representasi penegakan hukum negara, tidak boleh gentar kepada siapapun. Semua warga negara harus diperlakukan sama di mata hukum,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (14/7/2025).

Sahroni menyatakan keyakinannya bahwa Kejagung akan bersikap profesional. “Apalagi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Itu artinya Kejagung sudah mengantongi alat bukti yang cukup. Tunjukkan kepada publik bahwa Kejagung benar-benar tidak pandang bulu,” tegasnya.

Ia juga menyoroti besarnya potensi kerugian negara dalam kasus tersebut, yang disebut mencapai ratusan triliun rupiah. Untuk itu, ia berharap penanganan terhadap tersangka dilakukan secara tegas dan setara sebagaimana perlakuan terhadap pelaku korupsi lainnya.

“Perlakukan para tersangka sebagaimana hukum memperlakukan para pelaku korupsi lainnya, dengan tegas dan tanpa kompromi. Saat ini, publik menaruh harapan besar kepada Kejagung,” tutup Sahroni.

Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan tengah menyusun langkah pemanggilan terhadap pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid (MRC) untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina (Persero), Subholding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018–2023.

“Penyidik masih menyusun rencana-rencana aksi dan penyidikan. Kemungkinan dalam beberapa minggu ke depan akan mulai dijadwalkan,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, kepada wartawan, Sabtu (12/7/2025).

Meskipun belum dapat memastikan kapan pemeriksaan terhadap Riza Chalid dilakukan, Harli menegaskan bahwa upaya pencarian dan penjemputan paksa tetap berjalan.

“Upaya pencarian tentu dilakukan, karena yang bersangkutan telah masuk dalam daftar pencegahan (cekal). Kami berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk pihak imigrasi, terkait lalu lintas perjalanan orang keluar dan masuk wilayah Indonesia,” jelas Harli.

Ia menambahkan bahwa Kejagung juga menjalin koordinasi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri. “Kami juga berkoordinasi dengan para atase dan pihak-pihak lainnya di luar negeri untuk melakukan pemantauan. Semua upaya terus kami lakukan,” tegasnya.