Rp2,6 Triliun Melayang Akibat Penipuan Digital, Privy: Butuh Pertahanan Kolektif Nasional

Modus kejahatan pun kian beragam, mulai dari pencurian identitas, pembobolan akun, hingga penyalahgunaan teknologi seperti deepfake dan pemalsuan dokumen digital.

Menanggapi situasi ini, CEO Privy, Marshall Pribadi, menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam membangun ekosistem keamanan digital nasional yang lebih tangguh dan terintegrasi.

“Ancaman hari ini tidak datang dari satu arah. Pelaku bekerja secara terorganisasi dan menyerang titik-titik lemah di berbagai sistem. Yang kita perlukan adalah pertahanan kolektif berbasis kolaborasi dan interoperabilitas,” ujar Marshall dalam keterangan tertulis, Minggu (20/7/2025).

Identitas Digital dan Deteksi Risiko Real-Time

Sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) resmi yang berada di bawah pengawasan Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Privy mendorong adopsi identitas digital terpercaya dan tanda tangan elektronik tersertifikasi sebagai solusi strategis.

Teknologi ini memungkinkan proses verifikasi identitas dan autentikasi dokumen secara cepat dan akurat, tanpa ketergantungan pada metode manual yang rawan penyalahgunaan.

Namun, Marshall menegaskan bahwa teknologi saja tidak cukup. Diperlukan interkoneksi antar institusi, khususnya dalam pertukaran sinyal risiko secara real-time.

“Jika satu institusi mendeteksi aktivitas atau perangkat mencurigakan, sinyal itu seharusnya bisa langsung diakses oleh institusi lain sebagai bentuk deteksi dini kolektif,” jelasnya.

Menurutnya, membangun ekosistem digital yang aman tak cukup hanya mengandalkan kebijakan individual, tetapi membutuhkan sistem yang terbuka, kolaboratif, dan responsif terhadap ancaman yang terus berkembang.

Dalam upaya membangun ekosistem keamanan digital nasional yang kuat dan terintegrasi, peran Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dinilai semakin strategis. PSrE berfungsi sebagai fondasi kepercayaan digital, khususnya dalam verifikasi identitas dan otentikasi dokumen secara elektronik.

Privy, sebagai salah satu PSrE terdaftar dan berinduk ke Kementerian Komunikasi dan Digital RI, menjadi pelopor dalam pengembangan infrastruktur identitas digital terpercaya di Indonesia. CEO Privy, Marshall Pribadi, menegaskan bahwa sebagai PSrE, mereka bukan hanya menyediakan layanan teknis, tetapi juga jaminan perlindungan bagi pengguna.

“Jika dokumen ditandatangani oleh pihak yang ternyata bukan orang sebenarnya dan menimbulkan kerugian, kami sebagai PSrE wajib bertanggung jawab,” tegas Marshall.

Privy telah menerapkan certificate warranty, yakni mekanisme jaminan ganti rugi apabila terjadi kesalahan dalam proses verifikasi identitas digital.

Literasi Digital Jadi Pilar Tambahan

Di luar aspek teknologi dan regulasi, edukasi dan budaya kehati-hatian masyarakat tetap menjadi pilar penting dalam menjaga keamanan digital. Marshall mengingatkan masyarakat agar tidak langsung percaya pada dokumen digital yang diterima.

“Kalau belum terbukti keasliannya, anggap palsu dulu. Jangan langsung percaya,” pesannya.

Menurutnya, literasi digital harus menjadi bagian dari ekosistem. Masyarakat perlu dibekali kemampuan memverifikasi dokumen digital secara mandiri, memahami tanda tangan elektronik yang sah, dan waspada terhadap modus-modus penipuan yang makin canggih.

PSrE, dalam hal ini, berperan tidak hanya sebagai penyedia layanan teknologi, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan yang menghubungkan sektor publik, swasta, dan individu dalam transaksi digital yang aman dan bertanggung jawab.

Sebagai bagian dari upaya memperkokoh ekosistem keamanan digital nasional, Privy aktif menjalin kerja sama dengan berbagai asosiasi dan regulator. Tujuannya adalah mendorong institusi keuangan, perusahaan fintech, hingga instansi pemerintahan untuk menerapkan standar keamanan informasi yang lebih ketat, terintegrasi, dan proaktif dalam menghadapi ancaman siber.

CEO Privy, Marshall Pribadi, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia harus dibarengi dengan sistem keamanan yang kokoh.

“Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia harus ditopang oleh sistem keamanan yang kokoh. Ini bukan sekadar tanggung jawab satu lembaga, tapi pekerjaan bersama untuk membangun masa depan digital yang aman dan terpercaya,” ujar Marshall.

Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci agar seluruh ekosistem digital nasional dapat saling terhubung dan responsif dalam merespons berbagai serangan siber yang terus berkembang.

Melalui pendekatan ini, diharapkan Indonesia mampu menciptakan ekosistem digital yang tahan banting, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat dan pelaku bisnis dalam bertransaksi secara online.