berita-online.id , Politik – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyoroti fenomena pengibaran bendera bertema One Piece yang marak terjadi saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Ia menilai tindakan tersebut tidak pantas dan perlu segera ditertibkan oleh aparat penegak hukum.
“Saya setuju jika hal ini perlu ditertibkan. Silakan diterjemahkan oleh aparat penegak hukum sesuai kewenangan yang ada,” ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Menurutnya, peringatan kemerdekaan Indonesia seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, bukan justru disertai hal-hal yang dapat mengaburkan makna nasionalisme.
Baca Juga : Benarkah Ahmad Muzani Disiapkan Menjadi Menteri Dalam Negeri?
“Kita prihatin dengan maraknya pengibaran bendera One Piece, yang menurut saya tidak perlu. Apalagi di tengah upaya kita membangun semangat patriotisme dalam perayaan kemerdekaan ke-80 tahun ini, yang menjadi bagian dari langkah menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Herman.
Politikus PDIP Nilai Pengibaran Bendera One Piece Sebagai Ekspresi Sipil
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menilai fenomena pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece oleh sejumlah masyarakat menjelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia merupakan bentuk ekspresi dan kebebasan sipil yang dijamin oleh konstitusi.
Menurut Andreas, aksi tersebut mencerminkan ekspresi kegelisahan publik yang disampaikan melalui simbol budaya populer.
“Ini merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagai bentuk kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan kegelisahan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/8/2025).
Lebih lanjut, Andreas menilai bahwa respons semacam ini seharusnya menjadi bahan introspeksi bagi Pemerintah.
“Seharusnya ini menjadi bahan introspeksi bagi Pemerintah, bahwa ada persoalan serius yang membuat masyarakat menyampaikan protes dalam ‘diam’, melalui bentuk ekspresi sosial dan kultural,” tambahnya.
