Sumbang Cukai Rp 216 Triliun, Industri Rokok Masih Jadi Penopang Ekonomi

berita-online.id , Ekonomi –  Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menegaskan bahwa industri hasil tembakau (IHT) merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting bagi perekonomian nasional. Selain memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, sektor ini juga menyerap jutaan tenaga kerja dari hulu hingga hilir.

“Kontribusi Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun 2024 mencapai Rp216,9 triliun dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 5,98 juta orang. Tidak hanya itu, pada 2024 nilai ekspor produk hasil tembakau mencapai USD 1,85 miliar atau meningkat 21,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini bukti nyata peran penting IHT,” ungkap Wamenperin, Senin (29/9/2025).

Menurut Faisol, ekosistem pertembakauan di Indonesia sudah terbentuk sejak era kolonial Belanda dan hingga kini menjadi penopang kehidupan jutaan masyarakat. Mulai dari petani tembakau, perajang, petani cengkeh, buruh pabrik rokok, pedagang, hingga eksportir, semuanya merupakan bagian dari rantai nilai IHT yang harus dijaga keberlanjutannya.

“Struktur industrinya juga sangat lengkap. Kita memiliki industri pengeringan tembakau, kertas rokok, filter, bumbu, sigaret kretek tangan dan mesin, rokok putih, cerutu, hingga laboratorium bertaraf internasional. Ini menunjukkan IHT sudah mandiri dan mampu menjadi penopang ekspor nasional,” jelasnya.

Dengan basis industri yang kuat, dukungan faktor lokasi strategis, kualitas produk, serta iklim investasi kondusif, Indonesia kini menempati peringkat ke-4 eksportir hasil tembakau dunia. “Ke depan, kami optimistis ekspor produk IHT akan terus meningkat,” kata Faisol.

Di sisi lain, Wamenperin mengingatkan bahwa produk IHT juga memiliki eksternalitas negatif, khususnya terkait risiko kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan fiskal maupun non-fiskal yang tepat dan berimbang.

“Tarif cukai memang harus digunakan sebagai instrumen pengendalian konsumsi, terutama agar tidak mudah diakses anak-anak. Namun, kenaikan tarif yang terus menerus berisiko menekan kinerja industri legal dan mendorong maraknya peredaran rokok ilegal,” tegasnya.

Sebelumnya, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, mempertanyakan Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026.

“Apakah langkah ini (menetapkan tarif cukai rokok) demi menjaga stabilitas industri dan pekerja, atau justru mengorbankan kesehatan publik serta penerimaan negara?,” kata Achmad dalam keterangannya, Senin (29/9/2025).

Pertanyaan sederhana itu membuka perdebatan lebih luas tentang bagaimana Indonesia menyeimbangkan kepentingan fiskal, industri, dan kesehatan masyarakat.

Ia pun meganalogikan Cukai rokok ibarat rem darurat di jalan menurun. Dengan tarif yang naik, konsumsi bisa ditekan. Ketika tarif dibiarkan tetap, rem itu seolah dilepas dengan alasan mesin kendaraan industri rokok membutuhkan tenaga untuk terus berjalan.

“Namun, apakah pelepasan rem ini membuat perjalanan lebih aman, atau justru memperbesar risiko kecelakaan sosial di masa depan?,” tanyanya.

Dari sisi industri, keputusan ini memberi kepastian. Produsen, terutama yang memproduksi sigaret kretek tangan (SKT), bisa merencanakan produksi tanpa khawatir kenaikan biaya.

Bagi buruh linting rokok, hal ini terasa sebagai kabar lega. Stabilitas harga juga menjaga konsumen tidak beralih ke rokok ilegal yang lebih murah.

“Namun, kepastian ini bersifat jangka pendek. Tren global menunjukkan konsumsi rokok menurun, bergeser ke produk alternatif seperti vape,” ujarnya.

Tanpa roadmap transisi, industri bisa terjebak dalam stagnasi. Jika ingin bertahan, industri harus “naik kelas” dengan diversifikasi, bukan sekadar bertahan pada status quo.