Gubernur Bali: Bung Karno Bukan Hanya Milik PDIP

Jakarta Gubernur Bali Wayan Koster mengingatkan bahwa Presiden RI Ke-1 Ir Soekarno (Bung Karno) bukan hanya milik PDI Perjuangan (PDIP).

Menurut Koster, sosok pahlawan kemerdekaan itu milik seluruh masyarakat Indonesia, sehingga ajarannya mesti digaungkan.

“Bung Karno yang perlu kita pahami adalah bukan milik PDI Perjuangan, tapi milik Bbangsa Indonesia, karena ajaran-ajarannya tentang kebangsaan,” kata Koster saat menutup acara Gelaran Bulan Bung Karno di Denpasar, Minggu (29/6/2025) dilansir Antara.

Gubernur asal Buleleng itu menyadari, PDIP, terutama Bali, rutin memperingati Bulan Bung Karno melalui sejumlah lomba dan kegiatan, namun Pemprov Bali juga melakukan.

Sejak 2019, I Wayan Koster mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno, dilakukan sejumlah kegiatan untuk menumbuhkan semangat kebangsaan ala Bung Karno.

Peringatan ini menegaskan bahwa tidak hanya PDI Perjuangan yang menumbuhkan semangat Tri Sakti Bung Karno, melainkan juga jalur pemerintah.

“Jadi ini dilaksanakan melalui jalur pemerintah dan partai, karena Bung Karno mengajarkan pengetahuan dan pendidikan buat generasi penerus mengenai ideologi, ajaran-ajaran kebangsaan yang sangat penting, berwawasan jangka panjang,” ujar Gubernur Bali.

Menurut politikus PDIP itu, Tri Sakti Bung Karno selamanya diperlukan oleh Bangsa Indonesia, sehingga yang memperingatinya tidak hanya dari kelompok-kelompok tertentu.

Gubernur Bali mengingatkan bagaimana Presiden Soekarno memimpin pergerakan melawan penjajah sebelum kemerdekaan, hingga harus keluar masuk tahanan bersama tokoh-tokoh lainnya.

Bukan hanya itu, Koster juga mengingatkan nama Soekarno-Hatta selalu ada dalam naskah proklamasi yang dibacakan tiap 17 Agustus, sehingga semestinya tidak hanya meninggalkan nama.

“Jadi betapa pentingnya Soekarno bagi Indonesia, janganlah kita melupakan sejarah atau jas merah. Tanpa Bung Karno dan pejuang lainnya, kita tidak bisa begini, tidak bisa berdiri tegak. Jadi sebagai Bangsa Indonesia apalagi Bali harus betul-betul mengingat spiritnya,” kata Koster.

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan bahwa jasa dan peran Bung Karno tidak hanya dikenang oleh rakyat Indonesia, tetapi juga mendapat penghargaan dari dunia internasional.

Nama Presiden pertama Republik Indonesia itu bahkan diabadikan sebagai nama jalan dan tempat penting di sejumlah negara.

“Di Kota Rabat, Maroko, ada Jalan Soekarno di dekat Gedung Parlemen. Di Tunisia, ada Jalan Soekarno yang diresmikan di hari kelahirannya. Di Ankara, Turki, juga ada ‘Ahmed Soekarno Street, yang terletak di depan KBRI Ankara,” ujar Basarah dalam acara haul ke-55 Bung Karno yang digelar DPP PDI Perjuangan bersama PP Baitul Muslimin Indonesia, Sabtu (21/6/2025) malam di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta.

Menurut Basarah, penghormatan tersebut mencerminkan kontribusi Bung Karno dalam mendukung perjuangan kemerdekaan negara-negara Asia dan Afrika. Perannya dalam Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung juga memberikan dampak besar bagi solidaritas global negara-negara berkembang.

Pernyataan Ahmad Basarah turut diamini oleh Ketua Dewan Pakar MPKSDI PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Muhammad Amin Abdullah, yang menjadi pembicara dalam acara tersebut. Ia menegaskan, Bung Karno dihormati dunia karena empat perannya yang ia sebut sebagai “empat P”: proklamator, penggali Pancasila, presiden pertama, dan pembaharu pemikiran keislaman.

“Dengan P pertama (proklamator), Bung Karno dikenal dunia sebagai tokoh yang bukan hanya memerdekakan Indonesia, tapi juga mendorong 49 negara terjajah di Asia dan Afrika untuk sama-sama merdeka,” kata Amin Abdullah.

Lebih lanjut, ia menyebut Bung Karno sebagai penggali Pancasila dan pemikir besar dari Dunia Timur. “Pidato Bung Karno pada 30 September 1960 berjudul To Build The World a New menggetarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” ungkap mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu.

Sebagai presiden pertama Indonesia, Bung Karno menjadi pemimpin yang dikenang dan dicintai rakyatnya. “Ia memimpin negara besar bernama Indonesia, yang pada saat merdeka dihuni oleh 90 juta penduduk,” jelasnya.